Beberapa Kabupaten di Sumut Batal Membuka Pendaftaran CPNS

JAKARTA - Info CPNS 2014 : Beberapa Kabupaten di Sumut Batal Membuka Pendaftaran CPNS. Implementasi system penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014 dengan system online dan tes CAT mau tidak mau memaksa sejumlah daerah harus mempersiapkan perangkat tes CAT. Tetapi, sejumlah daerah di wilayah Sumatera Utara batal melakukan rekrutmen CPNS 2014 lantaran tidak siap dengan perangkat CAT. Daerah-daerah tersebut adalah, Asahan, Padang Lawas Utara (Paluta), dan Pakpak Barat, kini menyusul Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini diperkuat pernyataan Kabag Humas Infokom Pemkab Labuhanbatu Sugeng, yang menjelaskan bahwa pembatalan tersebut disebabkan belum siapnya Pemkab menggelar rekrutmen menggunakan system computer assisted test (CAT). “Penerimaan CPNS ditunda hingga tahun depan karena perangkatnya tidak mendukung digelarnya test tersebut,” kata Kabag Humas Infokom Pemkab Labuhanbatu Sugeng, Selasa (9/9).) / (02)

Read More

Gempa 5,0 SR Guncang Padang Lawas

JAKARTA - Gempa berkekuatan 5,0 skala ritcher (SR) mengguncang Padang Lawas, Sumatera Utara, Selasa (9/9/2014) dini hari. Gempa tidak berpotensi tsunami.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pukul 02.07 WIB. Titik gempa berada di 0.91 Lintang Utara (LT) dan 99,80 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 198 km.

Lokasi gempa berada di 32 km Barat Daya Padang Lawas dan di 41 km Timur Laut Mandailing Natal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai dampak dari gempa tersebut. (kem)

Read More

Walikota P.Sidimpuan Apresiasi Kegiatan PWI Tabagsel

PADANGSIDIMPUAN - Walikota Andar Amin Harahap, menyambut baik workshop pemahaman jurnalistik kepada kalangan pendidik di Kota Padangsidimpuan yang diselenggarakan Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) 11 September 2014 mendatang.
“Pemko P.Sidimpuan sangat mendukung program untuk kemajuan organisasi PWI dan pembangunan Kota P.Sidimpuan ke depan,” ujar Walikota Andar Amin Harahap didampingi Kabag Humasy dan Arsip Rahmat Irmansyah dan Kakan Kesbang Sende Tua Hasibuan, saat menerima silaturrahmi panitia workshop di ruang kerjanya, Jumat (5/9).
Menurutnya, workshop ini merupakan kegiatan yang bagus dan positif sejalan dengan program Pemko P.Sidimpuan menggiatkan. “Pemko P.Sidimpuan sangat mendukung, apalagi melibatkan peserta dari kalangan pendidik, sehingga akan menambah wasasan untuk memahami jurnalistik dan media. Pemko siap membantu kebutuhan panitia guna menyukseskan kegiatan workshop,“ terangnya.
Diharapkannya, di tahun-tahun mendatang kegiatan seperti ini lebih diperluas dan mengintegrasikannya dengan upaya peningkatan pengetahuan di kalangan PNS di Kota P.Sidimpuan. “Tahun depan PWI dapat mengusulkan agar kegiatan tentang pemahaman jurnalistik bisa diperluas lagi jangkauannya tidak saja di kalangan PNS tapi juga pelajar,” harapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Tabagsel Hairul Iman Hasibuan didampingi Bendahara Panitia Riswandy mengatakan, keberadaan jurnalistik di wilayah Tabagsel saat ini telah menghadapi problematika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Di satu sisi pers sangat dibutuhkan sebagai alat sosial kontrol, namun di satu sisi pers banyak dianggap kalangan sebagai momok bagi masyarakat.
Atas kondisi tersebut, kata Hairul Iman, PWI sebagai organisasi pers tertua dan terbesar di Indonesia merasa terpanggil untuk memberikan pencerahan bagaimana sesungguhnya pers yang sehat sebagai mitra kerja dari pemerintah.
”Jika seorang wartawan menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan kalangan pelaku dunia pendidikan memahami hal itu maka problematika itu senidiri tidak akan muncul, “ terangnya.
Iman mengatakan, kegiatan ini sangat berdampak positif bagi kemanjuan dunia pendidikan di wilayah Tabagsel, khususnya di Kota P.Sidimpuan sebab pers yang sehat sebagai alat sosial kontrol terhadap pemerintah sekaligus sebagai corong dalam dunia komunikaksi harus mampu menjaga integritas, independensi dan idealisme.
Lebih lanjut Iman mengatakan, workshop yang bertemakan ‘Pers Sehat, Dunia Penididkan Berdaulat’ akan menghadirkan pemateri dari PWI Cabang Sumut seperti Ketua PWI Cabang Sumut M.Syahrir dan salah seorang wartawan senior Sumut H. Sopyan.
“Kedua narasumber itu nantinya akan memberi pemahaman seputar jurnalis sesungguhnya dan sejaumana peran PWI dalam mendorong profesionalisme wartawan,“ katanya.
Diharapkannya, workshop ini dapat menambah wawasan para pelaku pendidikan tentang jurnalis sesungguhnya sehingga tidak terjebak pada stigma negatif terhadap dunia jurnalis. (hih)
(Analisa).

Read More

Gubsu Direncanakan Buka Hari Aksara Internasional Di Padangsidimpuan

PADANGSIDIMPUAN - Hari aksara internasional dilingkungan Provinsi Sumatera Utara akan dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan, dalam waktu dekat ini.
Menurut informasi yang diperoleh dari Panitia Penyelanggara baru-baru inidi Padangsidimpuan, salah satu agenda kegiatan Hari Aksara Internasional yang diikuti 33 Kabupaten Kota Sesumatera Utara akan dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Gibernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, adalah melaksanakan Pameran yang berlokasi di lapangan SMA 3 Padangsidimpuan (xxx)

Read More

Delapan Kapolres Di Sumut Diganti

TAPSEL - Mabes Polri memutasi sejumlah pejabat di jajaran Polda Sumut, di antaranya delapan Kapolres. Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/670/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014. Informasi diperoleh di Polda Sumut, Minggu (24/8) mengatakan, beberapa pejabat yang dimutasi di antaranya Kapolres Nias Selatan AKBP John Charles Edison Nababan menjadi Wakaden C Ropaminal Divpropam Polri. Sedangkan penggantinya AKBP Bambang Widjanarko, sebelumnya menjabat Kaden III Sat Brimob Polda Metro Jaya. Kapolres Deliserdang AKBP Dicky Patria Negara diangkat menjadi Wakakorbintarsis Korbintarsis Ditbintarlat Akpol Lemdikpol Polri. Jabatan Kapolres Deliserdang selanjutnya diemban AKBP M Edi Faryadi yang sebelumnya Kapolres Toba Samosir (Tobasa). Kemudian Kapolres Padangsidimpuan AKBP Budi Hariyanto diangkat menjadi Kapolres Tobasa, dan Gadik Madya Setukpa Polri Lemdikpol AKBP Muhammad Helmi diangkat menjadi Kapolres Padangsidimpuan. Kapolres Asahan AKBP Budi Suherman diangkat menjadi Irbidbin Itwasda Polda Riau dan Kapolres Langkat AKBP Yulmar Try Himawan diangkat menjadi Kapolres Asahan. Kapolres Pakpak Bharat AKBP Dwi Asmoro diangkat menjadi Kapolres Langkat dan Kasubdit III Dit Reskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Hernowo Yulianto diangkat menjadi Kapolres Pakpak Bharat. Kapolres Tapsel AKBP Abdul Rizal A Engahu diangkat menjadi Wadir Reskrimum Polda Sultra dan Kabagfaskon Rosarpras Polda Sumut AKBP Parluatan Siregar diangkat menjadi Kapolres Tapsel. Jabatan Direktur Intelkam Polda Sumut juga dimutasi, dari Kombes Pol. Aries Wahyu Sutikno kepada Kombes Pol. I Nyoman Sumana Jaya yang sebelumnya menjabat Dir Intelkam Polda Bali. Sedangkan Aries Wahyu menjabat Kabidinteltek Baintelkam Polri. Kemudian Direktur Polair Polda Sumut Kombes Pol. Ario Gatut Kristianto dimutasi menjadi Pamen Polda Sumut. Selanjutnya Dir Polair Polda Bali Kombes Pol. Tubuh Musyareh diangkat menjadi Dir Polair Polda Sumut.Terkait mutasi itu, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol.Heru Prakoso kepada wartawan mengatakan, untuk meningkatkan kinerja Polri di masyarakat. “Mutasi di lingkungan Polri hal yang biasa demi penyegaran dan untuk meningkatkan kinerja Polri,” katanya.( WSP/m27)

Read More

Dugaan Pungli Disdik Palas Marak – Kejari Padangsidimpuan dan Polres Tapsel Diminta Turun Tangan

PALAS - Maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) Kabupaten Palas, berbagai macam pungli yang diduga dilakukan Disdik Palas sudah menjadi rahasia umum dan buah bibir di masyarakat maupun dikalangan guru sendiri.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pengawasan Pengkajian Pengelolaan Anggaran Daerah (LP-4 AD SU) Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) meminta Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Kejari) dan Kepolisian ResortTapanuli Selatan (Polres Tapsel) untuk  turun tangan, terkait sejumlah dugaan pungli Disdik Palas.
“Kejari Padangsidimpuan dan Polres Tapsel diminta untuk turun tangan, terkait dugaan pungli Disdik Palas,” kata Ketua LSM LP4-AD SU Cabang Tabagsel, Andi Marito Harahap kepada RAKYAT, Senin (25/8) melalui telepon seluler.
Andi menambahkan, sangat wajar Kabupaten Palas yang merupakan daerah pemekeran baru, dengan kondisi penegakan hukum sangat lemah, karena institusi kejaksaan masih setingkat kacabjari dan kepolisian masih setingkat polsek. Hal inilah yang dimamfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Informasi yang dihimpun RAKYAT, Kadisdik Palas, Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd sebagai ‘otak’  dari sejumlah dugaan pungli Disdik Palas. Dengan cara melakukan koorporasi dengan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Disdik yang ada di kecamatan, untuk menghimpun uang pungli tersebut. Kemudian menyerahkannya kepada Kadisdik melalui Sekretaris Disdik Palas, Dra Hj Masnot.
Adapun dugaan pungli Disdik Palas, antaralain, penjualan Buku Pedoman Kurikulum Tahun 2013 Pembelajaran Berkarakter Rp1,5 juta/sekolah. Pengurusan pencairan dana tunjangan guru bersertifikasi sebesar 300 ribu/guru. Kemudian penjualan pajangan photo Bupati dan Wakil Bupati Palas sebesar Rp600 ribu/sekolah. Apabila dugaan pungli itu benar, perputaran uang dari tiga pungli tersebut mencapai milyaran rupiah.
Berita sebelumnya,  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengecam pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada guru sertifikasi, yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Palas melalui UPTD masing-masing Kecamatan.
Guru-guru sertifikasi dibebankan biaya berkisar Rp300 Ribu untuk kelancaran pengurusan berkas sertifikasi. Dengan delik mempercepat pencairan dan memperlancar pemberkasan mengenai sertifikasi. Demikian disampikan Ketua PGRI Kabupaten Palas Ali Irfan Hasibuan SPd kepada RAKYAT, Senin (21/7).
Dikatakannya sesuai dengan laporan sejumlah kepala UPTD dan diperkuat informasi dari sejumlah guru dan Kepala Sekolah bahwa guru-guru sertifikasi dikenakan biaya untuk pengurusan berkas dan memperlancar agar cepat dapat dicairkan ke masing-masing rekening guru yang menerima. Pembebanan biaya ini dibayarkan melalui UPTD di kecamatan.
“Laporan itu saya terima langsung dari UPTD dan diperkuat laporan dari sejumlah guru dan kepala sekolah bahwasanya guru-guru sertifikasi dikenakan biaya Rp300 Ribu untuk pengurusan berkas sertifikasi agar cepat dicairkan, dan ini ada SMSnya,” jelas Ketua PGRI Palas ini.
APAKABAR SIDIMPUAN.COM/Penulis : Sahat Gemayel Lubis

Read More

Tersangka Kasus Korupsi Jadi Anggota DPRD Padang Lawas

Padang Lawas: Satu dari tujuh tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun 2011
, masih belum ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. Ironisnya, tersangka yang tidak ditahan itu, Direktur CV Gading Aminuddin Harahap, ternyata telah menjadi anggota DPRD Palas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Chandra Purnama, sudah mendengar kabar itu. Sebagai lembaga yang menangani kasus tersebut, Kejati Sumut tetap membidik Aminuddin.

"Kita sebagai penyidik, tidak ada kaitannya dengan Aminuddin jadi anggota dewan. Yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Chandra kepada Media Indonesia, Rabu (21/8/2014) siang.

Chandra memastikan pihaknya bakal membuat jadwal pemeriksaan terhadap tersangka Aminuddin. "Pasti kami jadwalkan untuk pemeriksaan yang bersangkutan (Aminuddin) oleh tim penyidik Kejati," tambah Chandra.

Kejati sudah memanggil Aminuddin beberapa waktu lalu. Namun, tersangka Aminuddin tidak hadir. Kuasa hukum Aminuddin mengirim surat keterangan bahwa kliennya sakit dari pihak Rumah Sakit Umum (RSU) Sibuhuan.

Chandra menegaskan, tersangka akan dijemput paksa, bila kembali mangkir dari panggilan penyidik. Pasalnya, Aminuddin telah dua kali tidak datang memenuhi panggilan dengan alasan yang tak jelas.

Hingga kini, Aminuddin Harahap belum juga ditahan. Padahal enam tersangka lain sudah terlebih dahulu dikirim ke Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan.

Keenamnya yakni, Muhammad Zein Nasution (Direktur CV UD), Aswin Matondang (Direktur CV Hamido Utama), Endang Daniati (Direktur CV Kurnia Agung), Mulkan Hasibuan (Direktur CV Asoka Piramid sekaligus pegawai Pemkab Palas), Darman Hasibuan (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Muhammad Fahmi (pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pemkab Palas).

Untuk diketahui, kasus ini berawal saat Kabupaten Padang Lawas mendapatkan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) tahun 2011, yang bersumber dari dana Bantuan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN) tahun 2010 senilai Rp5 miliar. Dalam perkara itu, penyidik menemukan dugaan kerugian negara hingga Rp2 miliar.

Dugaan korupsi ini bermula adanya temuan lima kegiatan berupa pemasangan bronjong yang tidak sesuai dari 11 paket pekerjaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palas. Dalam sebelas kegiatan itu, pengerjaannya ditemukan penyimpangan yang dilakukan 5 rekanan tersebut.

(nnn)

Read More